fathan.putra.santoni

Pos oleh :

Kajian Vol.2 : Educational Economics: Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

Ekonomika Pendidikan Kajian Sabtu, 30 Maret 2024

Fathan Putra Santoni, Muhammad Putra, Qisha Quarina, Raniah Salsabila

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Maret 2024

Highlights:

Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.

Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.

Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.

Recap SinarKU X MET Series: Seminar Vol. 1

Micro-Economica Talks Sabtu, 30 Maret 2024

Pada tanggal 21 Maret 2024, Microeconomics Dashboard berkolaborasi dengan Laboratorium Ilmu Ekonomi mengadakan SinarKU: Seminar dan Kuliah Umum bersamaan dengan Micro-Economica Talks (MET) Series: Seminar Vol. 1 yang mengusung tema “Crime Economics: Crime Reporting Decisions and the Costs of Crime”. Seminar ini menghadirkan Dr. Maria Garcia Reyes dari University of York sebagai pembicara dan ditemani oleh Amanda Wijayanti sebagai moderator.

Narahubung: Vika (081227556133)
#micdashfebugm
#FEBUGM
#UGM read more

Kajian Vol. 1 Labor Economics: Jamsosnaker yang Terlupakan? Urgensi Perluasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Kamis, 29 Februari 2024

Qisha Quarina, Raniah Salsabila

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Februari 2024

Highlights:

Diskusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja (jamsosnaker) relatif kurang populer dibandingkan isu perlindungan sosial dalam bentuk lainnya, seperti bantuan sosial (bansos). Padahal, jamsosnaker bersifat universal, terbuka bagi seluruh pekerja (tidak targeted), dan jangka panjang, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sayangnya, coverage kepesertaan program jamsosnaker masih belum universal seperti sifatnya; pada tahun 2022, peserta aktif dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) hanya sekitar 39,9% dari total pekerja formal (berdasarkan status pekerjaan) di Indonesia, sedangkan peserta aktif dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) hanya mencakup sekitar 5,19% dari total pekerja informal.

Padahal, urgensi untuk memperluas kepesertaan jamsosnaker dapat dilihat dari struktur pasar kerja dan transisi demografi yang ada di Indonesia. Di satu sisi, pasar kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal (mendekati 60% dari total pekerja), yang mana mayoritas pekerja informal memiliki karakteristik kerentanan seperti berpendidikan rendah dan memiliki pendapatan pada desil kelima atau lebih rendah. Di sisi lain, transisi demografi Indonesia akan menuju era ageing population dengan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai seperlima dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045. Namun demikian, kondisi pekerja lansia juga sangat rentan, di mana mayoritas pekerja lansia merupakan pekerja informal dan hanya sekitar 1% pekerja lansia yang saat ini sudah terlindungi oleh program jamsosnaker.

Beberapa diskusi alternatif kebijakan telah bergulir, salah satunya inisiatif program penerima bantuan iuran jamsosnaker (PBI-Jamsosnaker), namun hingga kajian ini diturunkan masih belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian PBI pada program jamsosnaker.

Tanpa adanya skema program jamsosnaker yang memadai saat usia produktif, pekerja informal akan semakin rentan ketika memasuki usia tua atau pensiun. Minimnya cakupan jaminan sosial bagi kelompok pekerja lansia akan menjadi beban bagi generasi muda di masa mendatang dan juga bagi keberlanjutan fiskal di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan jamsosnaker bagi pekerja informal, khususnya pada program jaminan hari tua dan pensiun bagi kelompok pekerja informal rentan, dan lansia.

1 2