Arsip:

Ekonomika Pendidikan

Kajian Vol.13: Health Economics: Mengapa Gangguan Tidur Menjadi Masalah Baru dalam Ekonomi? Sleep Deficiency and Its Economic Burden

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanKajianPublikasi Senin, 29 Desember 2025

Penulis:

Rani Destia Wahyuningsih, Ahmad Zufar Robbani, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2025

Ringkasan Eksekutif

  • Defisiensi tidur (sleep deficiency) merupakan kondisi ketika individu tidak memperoleh durasi dan/atau kualitas tidur yang memadai, termasuk tidur yang tidak selaras dengan ritme biologis, kualitas tidur yang buruk, serta adanya gangguan tidur.
  • Meskipun sering tidak disadari dan jarang dilaporkan, sleep deficiency telah berkembang menjadi isu kesehatan global dengan implikasi ekonomi yang luas, terutama melalui penurunan produktivitas tenaga kerja dan hilangnya jam kerja.
  • Faktor individu, termasuk rendahnya aktivitas fisik, status gizi overweight atau obesitas, serta kebiasaan merokok, bersama dengan kondisi kesehatan mental, merupakan determinan penting dalam terjadinya sleep deficiency. Selain itu, faktor struktural seperti durasi perjalanan kerja (commuting time) yang panjang turut berkontribusi terhadap berkurangnya waktu tidur.
  • Prevalensi sleep deficiency secara global menunjukkan adanya pola ketimpangan sosial-ekonomi. Kelompok dengan tingkat pendidikan lebih rendah dan individu yang berstatus menganggur cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan kelompok lainnya.
  • Secara lintas negara, hanya sekitar separuh orang dewasa dunia yang melaporkan memperoleh tidur yang cukup, dengan Jepang dan Korea Selatan menempati posisi terbawah dalam persentase penduduk yang mendapatkan tidur cukup.
  • Di Indonesia, sleep deficiency menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat menilai kualitas tidurnya berada pada kategori “cukup”. Lebih dari 25 persen individu mengalami kesulitan tidur lebih dari tiga kali dalam seminggu, mengindikasikan adanya masalah tidur yang bersifat berulang.
  • Pengukuran economic costs di negara maju oleh Hafner et al. (2017) melalui pendekatan mikro menilai kerugian produktivitas akibat absenteeism dan presenteeism, dan menemukan adanya hubungan berbentuk U-shaped relationship antara durasi tidur dan produktivitas kerja.
  • Hafner et al. (2017) melalui pendekatan makro menggunakan model keseimbangan umum dinamis berbasis Overlapping Generations (OLG) menemukan bahwa setiap skenario perbaikan durasi tidur secara konsisten meningkatkan produk domestik bruto (PDB).
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Kelahiran di Tengah Krisis Populasi Korea Selatan

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanEkonomika PernikahanPublikasi Senin, 15 Desember 2025

    Penulis: Aisha Sadrina R (1)
    Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Desember 2025

    Highlights:

  • Korea Selatan menghadapi salah satu proses penuaan penduduk tercepat di dunia, ditandai dengan melonjaknya rasio ketergantungan lansia dari 6 persen pada 1975 menjadi 25 persen pada 2023.
  • Fenomena ini terjadi seiring penurunan drastis angka fertilitas, yang pada 2022 mencapai 0,78, terendah di dunia dan jauh di bawah tingkat penggantian populasi. Penuaan populasi membawa konsekuensi luas: menurunnya kapasitas tenaga kerja produktif, meningkatnya risiko kemiskinan lansia, melonjaknya kebutuhan layanan kesehatan, serta beban fiskal yang semakin berat bagi negara.
  • Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan pro-natalis sejak 2006, dengan paket dukungan finansial, perluasan layanan penitipan anak, cuti orang tua, fleksibilitas kerja, serta subsidi pendidikan dan perumahan.
  • Meski demikian, kebijakan ini hanya memberi dampak sementara terhadap peningkatan angka kelahiran, karena faktor struktural seperti tingginya biaya pengasuhan, ketidakpastian pekerjaan, ketimpangan gender, serta persaingan pendidikan dan pasar kerja tetap menjadi hambatan utama.
  • Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia masih berada pada tahap awal penuaan populasi dengan tingkat fertilitas yang lebih tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan. Tantangan utama Indonesia saat ini bukanlah krisis kelahiran, melainkan bagaimana mengelola bonus demografi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kebijakan insentif kelahiran seperti di Korea Selatan belum menjadi kebutuhan mendesak, sementara prioritas kebijakan lebih relevan diarahkan pada pembangunan manusia dan penguatan kesejahteraan sosial.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Efektivitas Kebijakan Kependudukan: Perbandingan Kebijakan Pro-Natalitas di Singapura dan Program Keluarga Berencana di Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika PendidikanEkonomika PernikahanKajian Minggu, 28 September 2025

    Penulis: Nadja Madamungga (1)
    Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2025

    Highlights:

  • Kajian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya angka kelahiran dan tingkat fertilitas total (TFR) di Singapura serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pro-natalitas yang diterapkan. Selain itu, kajian ini membandingkan kebijakan tersebut dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.
  • Singapura menghadapi penurunan TFR yang signifikan, mencapai angka terendah sepanjang sejarah pada tahun 2023, yaitu 0,97 (Singapore Department of Statistics, 2023). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap regenerasi populasi meskipun telah diberlakukan berbagai insentif pro-natalitas.
  • Sebaliknya, Indonesia masih berfokus pada pengendalian angka kelahiran melalui program KB yang mengutamakan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga efektivitas program ini di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.
  • Regenerasi populasi menjadi variabel penting dalam menghadapi tantangan demografis, baik bagi Singapura yang berusaha meningkatkan angka kelahiran, maupun bagi Indonesia yang menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan berkelanjutan.
    • read more

    EVENT RECAP – Workshop Policy Paper #1

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanWorkshop Series Rabu, 14 Mei 2025

    On May 2nd, 2025, we successfully held the first session of our Policy Paper Writing Workshop series, led by Ardina Hasanbasri. The workshop focused on the key aspects of crafting effective policy reports, emphasizing the importance of structuring reports that are clear, concise, and accessible to diverse audiences, including both the public and private sectors.

    Participants were also introduced to the essential components of a well-crafted executive summary—one that presents the main recommendations in a direct and actionable manner. We would like to thank all the participants for their valuable contributions and engagement. We look forward to continuing this journey in future sessions. read more

    EVENT RECAP – Micro-Economica Talks (MET) #1

    Ekonomi PublikEkonomika AgrikulturEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanMicro-Economica Talks Selasa, 13 Mei 2025

    [EVENT RECAP – MET Series #1]
    The Center for Microeconomics Research and Dashboard successfully launched the first session of the Micro-Economica Talks (MET) Series, carrying the theme: “Just Transition & Climate Change: The Role of Social Protection and Impacts on Workers.”

    Held over two insightful days: Wednesday, 19 March 2025 and Thursday, 20 March 2025. This event brought together students, researchers, and practitioners to critically explore the intersection of energy transition, climate policy, and social protection. read more

    Monthly Issue Vol.1: The Implementation of 8 Quick Win Programs

    Ekonomi PublikEkonomika AgrikulturEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanEkonomika TeknologiMonthly IssuePublikasi Jumat, 7 Maret 2025

    Author: Raniah Salsabila, Fitra Anas, Qisha Quarina

    Maret 2025

    Indonesia is pushing forward with its bold 8 Quick Win Programs, aimed at transforming public welfare through critical initiatives like Free Nutritious Meals (MBG), Free Health Check-ups, and Agricultural Land Productivity Enhancement. These programs target malnutrition, healthcare accessibility, and food security, focusing on empowering vulnerable communities across the nation.

    How can these initiatives reshape Indonesia’s future by tackling poverty, stunting, and inequality? Dive into the full report to understand how strategic investments in health, education, and agriculture are driving a more resilient and sustainable Indonesia. read more

    Kajian Vol.7 : Education & Public Economics : Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika PendidikanKajian Jumat, 2 Agustus 2024

    Raniah Salsabila (1), Aisyah Noor Rahmi (2), Qisha Quarina (3)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
  • Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
  • Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT. 
  • Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 
  • Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.
    • read more

    Kajian Vol.2 : Educational Economics: Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

    Ekonomika PendidikanKajian Sabtu, 30 Maret 2024

    Fathan Putra Santoni, Muhammad Putra, Qisha Quarina, Raniah Salsabila

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Maret 2024

    Highlights:

  • Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. 
  • Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  • Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia. 
  • Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.
  • Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.
  • Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.
    • read more