Arsip:

Ekonomika Pendidikan

Kajian Vol.7 : Education & Public Economics : Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

Ekonomi PublikEkonomika PendidikanKajian Jumat, 2 Agustus 2024

Raniah Salsabila (1), Aisyah Noor Rahmi (2), Qisha Quarina (3)

(1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

(2) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Agustus 2024

Highlights:

  • Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
  • Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
  • Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT. 
  • Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 
  • Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.
    • read more

    Kajian Vol.2 : Educational Economics: Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

    Ekonomika PendidikanKajian Sabtu, 30 Maret 2024

    Fathan Putra Santoni, Muhammad Putra, Qisha Quarina, Raniah Salsabila

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Maret 2024

    Highlights:

  • Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. 
  • Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  • Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia. 
  • Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.
  • Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.
  • Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.
    • read more