Arsip:

Kajian

Kajian Vol. 8: Labor Economics: Paradoks Indeks Alpha dalam PP 51/2023: Sempitnya Rentang yang Berpotensi Menciptakan Lebarnya Kesenjangan

Ekonomi PublikKajian Selasa, 17 September 2024

Umi Farika (1), Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

(1) Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;

September 2024

Highlights:

  • Kebijakan terbaru mengenai penentuan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
  • PP No. 51 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besarnya upah minimum ditentukan oleh upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan nilai penyesuaian. Jika dibandingkan dengan regulasi pengupahan sebelumnya (PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan), pemerintah menambahkan satu variabel baru dalam komponen nilai penyesuaian, yaitu sebuah indeks dengan rentang 0,10 – 0,30 yang dikenal sebagai indeks alpha. 
  • Pada dasarnya upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dengan jenis pekerjaan tertentu (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di sektor pertanian, dan pekerja bebas di sektor non pertanian). Sedangkan pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar bukan merupakan subyek yang diregulasi oleh upah minimum. 
  • Setelah kebijakan pengupahan terbaru disahkan, sejumlah respon muncul dari para pihak yang terdampak kebijakan, khususnya bagi kelompok buruh yang dikabarkan tidak puas dengan penentuan upah dari formula baru karena tidak sesuai dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup, tidak sejalan dengan klaim negara berpendapatan menengah yang ditetapkan oleh World Bank, sertai indeks alpha yang dinilai tidak berdasar.
  • Adapun perhitungan indeks alpha diperoleh dari kajian empiris yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan tim akademisi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI).
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Labor & Population Economics: Menjembatani Peran Perempuan dalam Perekonomian Jepang untuk Mengatasi Fenomena Ageing Population

    Ekonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 9 September 2024

    Penulis: Pragya Anastasia Meijile Purba (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2024

    Highlights:

  • Sejak awal tahun 2000, populasi lansia di Jepang telah melampaui populasi usia muda dan terus mengalami peningkatan. Artinya, saat ini Jepang menghadapi permasalahan ageing population yang berpotensi mengancam produktivitas ekonomi Jepang.
  • Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Jepang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, namun rasio ketergantungan (dependency ratio) terhadap populasi pekerja (usia 15-64) juga terus meningkat hingga mencapai puncaknya (71,1%) pada tahun 2022.
  • Maka dari itu, regenerasi yang stabil menjadi variabel penting untuk menjaga jumlah populasi pekerja tetap stabil untuk menjamin keberlangsungan kemakmuran ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. 
  • Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi indikator yang signifikan. Melihat kondisi tenaga kerja Jepang saat ini, perempuan dibutuhkan untuk mengisi pasar tenaga kerja karena kekurangan tenaga kerja akibat tren penurunan populasi usia kerja di Jepang.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Evaluasi Kebijakan Angola: Farmers Field School untuk Perkembangan Agrikultur

    Ekonomika AgrikulturKajian Jumat, 16 Agustus 2024

    Penulis: Bahira Berliani (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlight:

  • Angola merupakan salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah yang bergantung pada sektor minyak dan memerlukan diversifikasi ekonomi. Di samping itu, Angola memiliki sumber daya pertanian yang kaya, seperti lahan subur yang luas, pasokan air untuk irigasi, iklim yang mendukung, serta tradisi melakukan swasembada pertanian. 
  • Dalam rangka pengembangan sektor agrikultur di Angola, sejak tahun 2005 pemerintah mengimplementasikan program Farmers Field School (FFS) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas agrikultur melalui pemberdayaan petani skala kecil. 
  • Saat ini, Angola telah memperluas wilayah produksi dan cakupan lahan pertanian sehingga hasil pertanian di Angola terus mengalami peningkatan selama 4 (empat) dekade terakhir, namun konsumsi pupuk masih di bawah jumlah yang direkomendasikan. 
  • Di sisi lain, separuh dari angkatan kerja terserap di sektor pertanian, serta perempuan merupakan penyedia tenaga kerja terbanyak di sektor tersebut. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kualitas pendidikan dan kesetaraan gender sehingga menjadi kendala dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dari aspek ketenagakerjaan. 
  • Studi evaluasi menggunakan metode Difference-in-Difference yang dilakukan oleh World Bank (2023) menunjukkan bahwa program FFS terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Rata-rata produktivitas hasil panen 6 tanaman sebelum dan sesudah program yang dialami petani FFS meningkat 104% dibandingkan 20% pada petani non-anggota FFS. 
  • Sementara itu, terdapat beberapa langkah yang direkomendasikan dalam rangka meningkatkan manfaat program, antara lain (1) memperluas lokasi implementasi program, (2) memasukkan solusi pertanian berketahanan iklim, (3) mendiversifikasi cakupan FFS ke budidaya perikanan, peternakan, dan kehutanan, dan (4) mengadvokasi reformasi lahan.
    • read more

    Kajian Vol.7 : Education & Public Economics : Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika PendidikanKajian Jumat, 2 Agustus 2024

    Raniah Salsabila (1), Aisyah Noor Rahmi (2), Qisha Quarina (3)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
  • Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
  • Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT. 
  • Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 
  • Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.
    • read more

    Kajian Vol. 6: Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara

    Ekonomika KetenagakerjaanKajian Selasa, 18 Juni 2024

    Vika Septi Rahmawati, Raniah Salsabila, Qisha Quarina, Muhammad Putra

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Juni 2024

    Highlights:

  • Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain dilihat dari penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara.
  • Selain itu, pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan individu pekerja migran sendiri.
  • Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperole tenaga kerja, di mana bekerja di lar negeri dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia.
  • Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan, berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.
  • Namun demikian, PM masih mengalami banyak permasalahan seperti kondisi kerja yang buruk, permasalahan administrasi, kurangnya pelatihan keterampilan, dan minimnya kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran.
  • Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PM perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah.
  • Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
  • Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.
    • read more

    Kajian Vol. 5: Labor & Public Economics: Mengulas Program Tapera, Apakah Solusi yang Tepat?

    Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Jumat, 31 Mei 2024

    Raniah Salsabila (1), Qisha Quarina (1), Ridho Saputra (2)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

    Mei 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
  • Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  • Kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, dengan besar iuran simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya.
  • Pengesahan PP Tapera menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.
  • Di satu sisi, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam hal pembiayaan perumahan; namun demikian, program ini dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.
  • Sementara itu, akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja, melainkan juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang. 
  • Skema manfaat dari program Tapera juga dirasa kurang transparan dan cenderung mengabaikan pekerja berpendapatan menengah. 
  • Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik; selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala, terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah guna menghindari adanya mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran, dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi MBR dalam mengakses perumahan layak huni.
    • read more

    Kajian Vol.4 : Population Economics: Mengenal Demographic Dividend Mengulas Transisi Demografi di Indonesia, Bonus atau Bencana?

    Ekonomika KependudukanKajian Selasa, 28 Mei 2024

    Raniah Salsabila, Qisha Quarina

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Mei 2024

    Highlights:

  • Tahun 2035 diantisipasi menjadi tahun di mana Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi. Padahal pada kenyataannya, Indonesia saat ini sudah dan sedang memasuki era bonus demografi khususnya bonus demografi tahap pertama.
  • Lalu apa itu Bonus Demografi? Bonus demografi atau demographic dividend adalah dampak dari perubahan struktur usia penduduk suatu bangsa, khususnya dampak secara ekonomi.
  • Namun demikian, bonus demografi tidak terjadi secara tomatis apalagi cuma-cuma; terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar “bonus” dari struktur demografi tidak berubah menjadi “bencana” atau demographic burden.
  • Terdapat 3 (tiga) mekanisme untuk dapat memanfaatkan demographic dividend, yaitu melalui penawaran tenaga kerja, modal manusia, dan tabungan.
  • Transisi demografi di Indonesia, yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, telah mengubah struktur usia penduduk serta membawa Indonesia berada dalam fase bonus demografi tahap pertama.
  • Hal ini ditunjukkan dari rasio ketergantungan yang berada di bawah 50% sejak tahun 2015, yang mengindikasikan bahwa struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif.
  • Rasio ketergantungan di Indonesia diproyeksikan akan kembali meningkat setelah tahun 2035 dan kembali berada di atas 50% pada 2045 dikarenakan era ageing population.
  • Pencapaian pemanfaatan demographic dividend di Indonesia terus mengalami perbaikan, khususnya pada aspek investasi modal manusia seperti peningkatan indeks pembangunan manusia dan angka partisipasi sekolah. Selain itu, proporsi tabungan terhadap PDB juga mengalami peningkatan.
  • Namun demikian, capaian di beberapa indikator khususnya indikator ketenagakerjaan, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, rendahnya tingkat produktivitas dan pendapatan pekerja, serta rendahnya kepemilikan tabungan dan aset lansia mash menyisakan tantangan bagi Indonesia untuk dapat memetik bonus demografi seutuhnya.
  • Hal ini tentunya patut menjadi prioritas pemangku kebijakan, mengingat kesempatan untuk memetik demographic dividend agar tidak berubah menjadi “bencana” atau demographic burden, khususnya pada fase window of opportunity yang diproyeksikan akan terjadi pada rentang tahun 2020-2035 untuk Indonesia, memiliki batasan waktu dan hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah bangsa Indonesia.
    • read more

    Kajian Vol. 3 : Sports Economics: Fenomena the Earnings of Superstars di Industri Olahraga: Studi Kasus Major League Baseball (MLB)

    Ekonomika KeolahragaanKajian Selasa, 14 Mei 2024

    Dewita Nanda Prastiwi, Muhammad Putra, Raniah Salsabila, Qisha Quarina

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Mei 2024

    Highlights:

  • Disparitas upah merupakan isu yang biasa ditemui di pasar tenaga kerja karena terdapat perbedaan produktivitas, imbal balik keterampilan, kualifikasi, jam kerja, serta tingkat kesulitan pekerjaan.
  • Di sisi lain, terdapat fenomena superstar wage yang menunjukkan sebagian kecil pekerja di beberapa profesi memperoleh upah dengan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pekerja lainnya dalam industri yang sama sehingga tampak mendominasi profesi tersebut.
  • Fenomena superstar wage tidak terjadi di semua profesi pekerjaan. Tenaga kerja bidang penyedia layanan medis, hiburan, dan olahraga merupakan contoh profesi ditemukan fenomena superstar wage.
  • Atlet merupakan salah satu contoh profesi ditemukan fenomena superstar. Atlet yang akan dibahas pada kajian ini yaitu pemain baseball di Amerika Serikat (Major League Baseball/MLB).
  • Disparitas upah pemain MLB ditentukan oleh kualitas pemain atau skills, popularitas, dan regulasi liga. Serta status bintang yang dimiliki pemain MLB dapat meningkatkan bargaining power sehingga dapat meningkatkan upah.
    • read more

    Kajian Vol.2 : Educational Economics: Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

    Ekonomika PendidikanKajian Sabtu, 30 Maret 2024

    Fathan Putra Santoni, Muhammad Putra, Qisha Quarina, Raniah Salsabila

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Maret 2024

    Highlights:

  • Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. 
  • Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  • Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia. 
  • Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.
  • Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.
  • Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.
    • read more

    Kajian Vol. 1 Labor Economics: Jamsosnaker yang Terlupakan? Urgensi Perluasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

    Ekonomika KetenagakerjaanKajian Kamis, 29 Februari 2024

    Qisha Quarina, Raniah Salsabila

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
    Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Februari 2024

    Highlights:

  • Diskusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja (jamsosnaker) relatif kurang populer dibandingkan isu perlindungan sosial dalam bentuk lainnya, seperti bantuan sosial (bansos). Padahal, jamsosnaker bersifat universal, terbuka bagi seluruh pekerja (tidak targeted), dan jangka panjang, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
  • Sayangnya, coverage kepesertaan program jamsosnaker masih belum universal seperti sifatnya; pada tahun 2022, peserta aktif dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) hanya sekitar 39,9% dari total pekerja formal (berdasarkan status pekerjaan) di Indonesia, sedangkan peserta aktif dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) hanya mencakup sekitar 5,19% dari total pekerja informal.
  • Padahal, urgensi untuk memperluas kepesertaan jamsosnaker dapat dilihat dari struktur pasar kerja dan transisi demografi yang ada di Indonesia. Di satu sisi, pasar kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal (mendekati 60% dari total pekerja), yang mana mayoritas pekerja informal memiliki karakteristik kerentanan seperti berpendidikan rendah dan memiliki pendapatan pada desil kelima atau lebih rendah. Di sisi lain, transisi demografi Indonesia akan menuju era ageing population dengan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai seperlima dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045. Namun demikian, kondisi pekerja lansia juga sangat rentan, di mana mayoritas pekerja lansia merupakan pekerja informal dan hanya sekitar 1% pekerja lansia yang saat ini sudah terlindungi oleh program jamsosnaker.
  • Beberapa diskusi alternatif kebijakan telah bergulir, salah satunya inisiatif program penerima bantuan iuran jamsosnaker (PBI-Jamsosnaker), namun hingga kajian ini diturunkan masih belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian PBI pada program jamsosnaker.
  • Tanpa adanya skema program jamsosnaker yang memadai saat usia produktif, pekerja informal akan semakin rentan ketika memasuki usia tua atau pensiun. Minimnya cakupan jaminan sosial bagi kelompok pekerja lansia akan menjadi beban bagi generasi muda di masa mendatang dan juga bagi keberlanjutan fiskal di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan jamsosnaker bagi pekerja informal, khususnya pada program jaminan hari tua dan pensiun bagi kelompok pekerja informal rentan, dan lansia.
    • read more