Arsip:

Kajian

Special Edition Policy Paper Development Economics Class: Urban & Labor Economics: The Role of The Urban Informal Sector in India’s Economy

Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 10 Maret 2025

Author: Aushaaf Rafif Keane Pribadi (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

Maret 2025

Highlights:

  • Informal sectors, specifically urban informal sector, play significant roles in the economy and employment of the people in India. 
  • The dominance of the urban informal sector in India is mainly caused by urbanization coupled with premature deindustrialization. 
  • The urban informal sector has a significant role in income generation and unemployment reduction, leading to increased livelihood for the poor. On the other side, the urban informal sector faces challenges, such as low access to credit, production technologies, formal training, and public services. 
  • However, the existence of the urban informal sector still sparks debate on whether it is desired in the economy. The urban informal sector is typically characterized by low productivity, but its vital role as the livelihood of the urban poor and its potential resilience to shocks may benefit India’s current economic condition if treated accordingly. 
  • It is acknowledged that the development of the urban formal sector can stabilize the urban informal sector through balanced transitions and increased productivity from the spillover effects.
  • However, comprehensive policies targeted specifically to the urban informal sector are needed, including facilitation of capacity building, inclusive credit access, accommodative business insurance, and formalization mechanism that is adapted to specific informal sector types. 
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Gender Economics: Womenomics: Perempuan dan Pembangunan Ekonomi di Kenya

    Ekonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajian Kamis, 27 Februari 2025

    Penulis: Navisa’tus Sa’diyah (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Februari 2025

    Highlights:

  • Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga melibatkan berbagai perubahan struktur sosial, seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut proses multidimensi. Adapun salah satu tantangan proses multidimensi yaitu ketimpangan gender yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Kenya. 
  • Perempuan di Kenya telah lama mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat patriarki sehingga lebih cenderung berada dalam kemiskinan yang kemudian secara agregat diikuti penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, peningkatan angka kemiskinan, penurunan harapan hidup, serta ketimpangan kesempatan dan akses terhadap sumber daya (seperti pendidikan dan pekerjaan). 
  • Sektor agrikultur menjadi tulang punggung perekonomian Kenya dengan komoditas utamanya adalah tebu dan kopi. Maka dari itu, perempuan di Kenya memiliki peran yang krusial namun banyak diantara pekerjaan yang dilakukan perempuan “tidak kasat mata” dan tidak dihargai secara ekonomi, seperti pekerjaan mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, dan memasak. 
  • Selain itu, partisipasi pekerja perempuan di sektor pertanian di Kenya memiliki kecenderungan menurun yang disebabkan oleh multifaktor sosial dan ekonomi, seperti upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama.
  • Pada dasarnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Serta “Womenomics” (women and economy) merupakan gagasan yang menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, negara Kenya dapat menerapkan “Womenomics” untuk meningkatkan perekonomian. 
  • Namun demikian, di Kenya terdapat tantangan seperti budaya patriarki, kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi di sektor tenaga kerja yang menjadi hambatan signifikan. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya untuk mewujudkan “Womenomics” di Kenya.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Command Agriculture (Special Maize Programme): Kebijakan Substitusi Impor di Tengah Krisis Ketahanan Pangan di Zimbabwe

    Ekonomika AgrikulturEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 17 Februari 2025

    Penulis: Erida Wulan Sari (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Februari 2025

    Highlights:

  • Pertanian, khususnya pertanian jagung, memainkan peran penting dalam perekonomian Zimbabwe. Sekitar dua pertiga penduduk Zimbabwe baik secara langsung maupun tidak langsung bekerja dan bergantung pada sektor pertanian.
  • Saat ini Zimbabwe mengalami defisit produksi jagung dan ketahanan pangan. Ketimpangan produksi dan konsumsi jagung yang semakin melebar sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa Zimbabwe semakin rawan pangan. Tingkat kerawanan pangan yang parah menunjukkan kemungkinan besar berkurangnya asupan makanan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi yang lebih parah, termasuk kelaparan.
  • Kondisi tingginya tingkat kerawanan pangan dan kurangnya pasokan jagung mengharuskan pemerintah Zimbabwe melakukan impor dan semakin bergantung dengan pasokan jagung dari negara lain. Hal ini mendorong pemerintah Zimbabwe memperkenalkan program Command Agriculture (CA) melalui Special Maize Programme for Import Substitution (SMPIS) pada tahun 2016 untuk mengembalikan tingkat produksi pertanian sehingga mencapai swasembada jagung nasional, mencegah kelaparan, serta mengurangi impor jagung.
  • Di sisi lain, program SMPIS memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap perekonomian negara. 
  • Maka dari itu, terdapat beberapa diskusi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi program, antara lain (1) memberikan subsidi dalam jangka panjang melalui pelatihan untuk meningkatkan skill/keterampilan, (2) diperlukan upaya ketahanan pangan berpusat pada pertanian tangguh terhadap iklim, (3) kriteria penerima manfaat program harus bersifat netral dan memprioritaskan petani yang terbukti memiliki kapasitas, serta (4) memperkuat institusi kelembagaan yang mendukung agenda transformasi pertanian.
    • read more

    Kajian Vol. 9: Labor & Technology Economics: Apakah Artificial Intelligence akan Sepenuhnya Mensubstitusi Manusia?

    Ekonomika KetenagakerjaanEkonomika TeknologiKajian Sabtu, 30 November 2024

    Penulis:

    Raniah Salsabila, Qisha Quarina

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024


    Ringkasan Eksekutif

  • Kemajuan teknologi dianggap sebagai mesin kemajuan ekonomi, namun juga sebagai inovasi yang memengaruhi pengaturan pasar tenaga kerja. 
  • Kemajuan teknologi dinilai dapat mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan risiko pengangguran. Di sisi lain, kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja. 
  • Lebih lanjut, salah satu kemajuan teknologi yang paling banyak diadopsi di pasar tenaga kerja adalah Artificial Intelligence (AI). 
  • AI merupakan alat yang menggunakan metode komputasi untuk meniru kecerdasan manusia dan dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. 
  • Kemunculan AI dapat meningkatkan kecepatan dan volume pekerjaan serta meningkatkan otomatisasi proses industri sehingga dapat mengakibatkan perpindahan pekerjaan di beberapa sektor. 
  • Pada dasarnya teknologi buatan yang meniru kecerdasan manusia dibangun untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, bukan untuk menggantikan kecerdasan manusia.
  • Dari 10 (sepuluh) kebutuhan keterampilan masa depan, hanya 2 (dua) keterampilan yang berkaitan dengan teknologi, sementara sebagian besar keterampilan yang dibutuhkan di masa depan berkaitan dengan kecerdasan manusia.
  • Dalam menjaga hubungan antara manusia dan AI diperlukan peningkatan keterampilan maupun reskilling untuk mengimbangi perkembangan AI.
    • read more

    Kajian Vol. 8: Labor Economics: Paradoks Indeks Alpha dalam PP 51/2023: Sempitnya Rentang yang Berpotensi Menciptakan Lebarnya Kesenjangan

    Ekonomi PublikKajian Selasa, 17 September 2024

    Umi Farika (1), Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;

    September 2024

    Highlights:

  • Kebijakan terbaru mengenai penentuan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
  • PP No. 51 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besarnya upah minimum ditentukan oleh upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan nilai penyesuaian. Jika dibandingkan dengan regulasi pengupahan sebelumnya (PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan), pemerintah menambahkan satu variabel baru dalam komponen nilai penyesuaian, yaitu sebuah indeks dengan rentang 0,10 – 0,30 yang dikenal sebagai indeks alpha. 
  • Pada dasarnya upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dengan jenis pekerjaan tertentu (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di sektor pertanian, dan pekerja bebas di sektor non pertanian). Sedangkan pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar bukan merupakan subyek yang diregulasi oleh upah minimum. 
  • Setelah kebijakan pengupahan terbaru disahkan, sejumlah respon muncul dari para pihak yang terdampak kebijakan, khususnya bagi kelompok buruh yang dikabarkan tidak puas dengan penentuan upah dari formula baru karena tidak sesuai dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup, tidak sejalan dengan klaim negara berpendapatan menengah yang ditetapkan oleh World Bank, sertai indeks alpha yang dinilai tidak berdasar.
  • Adapun perhitungan indeks alpha diperoleh dari kajian empiris yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan tim akademisi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI).
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Labor & Population Economics: Menjembatani Peran Perempuan dalam Perekonomian Jepang untuk Mengatasi Fenomena Ageing Population

    Ekonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 9 September 2024

    Penulis: Pragya Anastasia Meijile Purba (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2024

    Highlights:

  • Sejak awal tahun 2000, populasi lansia di Jepang telah melampaui populasi usia muda dan terus mengalami peningkatan. Artinya, saat ini Jepang menghadapi permasalahan ageing population yang berpotensi mengancam produktivitas ekonomi Jepang.
  • Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Jepang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, namun rasio ketergantungan (dependency ratio) terhadap populasi pekerja (usia 15-64) juga terus meningkat hingga mencapai puncaknya (71,1%) pada tahun 2022.
  • Maka dari itu, regenerasi yang stabil menjadi variabel penting untuk menjaga jumlah populasi pekerja tetap stabil untuk menjamin keberlangsungan kemakmuran ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. 
  • Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi indikator yang signifikan. Melihat kondisi tenaga kerja Jepang saat ini, perempuan dibutuhkan untuk mengisi pasar tenaga kerja karena kekurangan tenaga kerja akibat tren penurunan populasi usia kerja di Jepang.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Evaluasi Kebijakan Angola: Farmers Field School untuk Perkembangan Agrikultur

    Ekonomika AgrikulturKajian Jumat, 16 Agustus 2024

    Penulis: Bahira Berliani (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlight:

  • Angola merupakan salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah yang bergantung pada sektor minyak dan memerlukan diversifikasi ekonomi. Di samping itu, Angola memiliki sumber daya pertanian yang kaya, seperti lahan subur yang luas, pasokan air untuk irigasi, iklim yang mendukung, serta tradisi melakukan swasembada pertanian. 
  • Dalam rangka pengembangan sektor agrikultur di Angola, sejak tahun 2005 pemerintah mengimplementasikan program Farmers Field School (FFS) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas agrikultur melalui pemberdayaan petani skala kecil. 
  • Saat ini, Angola telah memperluas wilayah produksi dan cakupan lahan pertanian sehingga hasil pertanian di Angola terus mengalami peningkatan selama 4 (empat) dekade terakhir, namun konsumsi pupuk masih di bawah jumlah yang direkomendasikan. 
  • Di sisi lain, separuh dari angkatan kerja terserap di sektor pertanian, serta perempuan merupakan penyedia tenaga kerja terbanyak di sektor tersebut. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kualitas pendidikan dan kesetaraan gender sehingga menjadi kendala dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dari aspek ketenagakerjaan. 
  • Studi evaluasi menggunakan metode Difference-in-Difference yang dilakukan oleh World Bank (2023) menunjukkan bahwa program FFS terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Rata-rata produktivitas hasil panen 6 tanaman sebelum dan sesudah program yang dialami petani FFS meningkat 104% dibandingkan 20% pada petani non-anggota FFS. 
  • Sementara itu, terdapat beberapa langkah yang direkomendasikan dalam rangka meningkatkan manfaat program, antara lain (1) memperluas lokasi implementasi program, (2) memasukkan solusi pertanian berketahanan iklim, (3) mendiversifikasi cakupan FFS ke budidaya perikanan, peternakan, dan kehutanan, dan (4) mengadvokasi reformasi lahan.
    • read more

    Kajian Vol.7 : Education & Public Economics : Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika PendidikanKajian Jumat, 2 Agustus 2024

    Raniah Salsabila (1), Aisyah Noor Rahmi (2), Qisha Quarina (3)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
  • Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
  • Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT. 
  • Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 
  • Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.
    • read more

    Kajian Vol. 6: Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara

    Ekonomika KetenagakerjaanKajian Selasa, 18 Juni 2024

    Vika Septi Rahmawati, Raniah Salsabila, Qisha Quarina, Muhammad Putra

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    Juni 2024

    Highlights:

  • Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain dilihat dari penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara.
  • Selain itu, pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan individu pekerja migran sendiri.
  • Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperole tenaga kerja, di mana bekerja di lar negeri dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia.
  • Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan, berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.
  • Namun demikian, PM masih mengalami banyak permasalahan seperti kondisi kerja yang buruk, permasalahan administrasi, kurangnya pelatihan keterampilan, dan minimnya kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran.
  • Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PM perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah.
  • Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
  • Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.
    • read more

    Kajian Vol. 5: Labor & Public Economics: Mengulas Program Tapera, Apakah Solusi yang Tepat?

    Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Jumat, 31 Mei 2024

    Raniah Salsabila (1), Qisha Quarina (1), Ridho Saputra (2)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

    Mei 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
  • Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  • Kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, dengan besar iuran simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya.
  • Pengesahan PP Tapera menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.
  • Di satu sisi, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam hal pembiayaan perumahan; namun demikian, program ini dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.
  • Sementara itu, akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja, melainkan juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang. 
  • Skema manfaat dari program Tapera juga dirasa kurang transparan dan cenderung mengabaikan pekerja berpendapatan menengah. 
  • Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik; selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala, terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah guna menghindari adanya mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran, dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi MBR dalam mengakses perumahan layak huni.
    • read more