Arsip:

Kajian

Kajian Vol.10: Labour Economics – The Vulnerability of Fixed-Term Contract Workers in Indonesia

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajianPenelitian Senin, 27 Oktober 2025

Authors:

Raniah Salsabila, Owen Alberto Liem, Nadya Zahra Prasetio, Nawfal Aulia, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2025


Executive Summary

  • In Indonesia, work agreements are divided into 2 (two), i.e. fixed-term contract (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) and indefinite-term contract (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT).
  • The implementing regulations for work agreements are contained in the Law No. 13/2003 on Employment, which was later amended through Law No. 11/2020 on Job Creation or the Omnibus Law, and Government Regulation No. 35/2021.
  • There are differences between the two work agreements, i.e. the length of service, nature of work, employment rights, and employment protection for workers.
  • Despite being eligible to the same social protection programs, fixed-term contract workers are prone to risks due to the limited nature of the work agreement, lack of labour regulations, restricted social program coverage, and susceptibility to income exploitation.
  • Specifically, only a small portion of PKWT workers are covered by employment insurance programs despite being eligible for the programs, indicating the mismatch between regulations and company policies.
  • Demographically, PKWT workers tend to be younger and less educated than the PKWTT workers.
  • The number of workers experiencing termination of employment has increased from year to year with PKWT workers being more vulnerable to termination of employment.
  • In addition, compared to the PKWTT workers, the PKWT workers have a higher percentage of no engagement in the labour union, implying that PKWT workers have a lower incidence of social dialogue in the labour market.
  • Lastly, most PKWT workers lie within the lower income deciles (within the 1st-5th decile), placing them in a financially vulnerable segment of society.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Efektivitas Kebijakan Kependudukan: Perbandingan Kebijakan Pro-Natalitas di Singapura dan Program Keluarga Berencana di Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika PendidikanEkonomika PernikahanKajian Minggu, 28 September 2025

    Penulis: Nadja Madamungga (1)
    Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2025

    Highlights:

  • Kajian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya angka kelahiran dan tingkat fertilitas total (TFR) di Singapura serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pro-natalitas yang diterapkan. Selain itu, kajian ini membandingkan kebijakan tersebut dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.
  • Singapura menghadapi penurunan TFR yang signifikan, mencapai angka terendah sepanjang sejarah pada tahun 2023, yaitu 0,97 (Singapore Department of Statistics, 2023). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap regenerasi populasi meskipun telah diberlakukan berbagai insentif pro-natalitas.
  • Sebaliknya, Indonesia masih berfokus pada pengendalian angka kelahiran melalui program KB yang mengutamakan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga efektivitas program ini di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.
  • Regenerasi populasi menjadi variabel penting dalam menghadapi tantangan demografis, baik bagi Singapura yang berusaha meningkatkan angka kelahiran, maupun bagi Indonesia yang menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan berkelanjutan.
    • read more

    EVENT RECAP MICDASH – Februari – Juni 2025

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanKajianMicro-Economica TalksMonthly IssuePublikasiSharing SessionsWorkshop Series Kamis, 26 Juni 2025

    Microeconomics Dashboard terus berupaya menghadirkan program-program yang mendukung penguatan riset ekonomi terapan, diseminasi pengetahuan berbasis data, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu pembangunan yang relevan.

    Rangkuman kegiatan sepanjang Februari hingga Juni 2025 dapat dilihat pada slide-slide berikut sebagai dokumentasi atas berbagai inisiatif yang telah dijalankan.

    Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru mengenai kegiatan, publikasi, dan agenda kolaboratif kami lainnya melalui akun Instagram @microdashboard. read more

    Monthly Issue Vol.2: Just Energy Transition in Indonesia’s Coal Sector

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika TeknologiKajianMonthly Issue Kamis, 8 Mei 2025

    Author: Ahmad Zufar Robbani, Raniah Salsabila, Qisha Quarina

    May 2025

    Indonesia’s commitment to achieving net-zero emissions by 2060 or earlier places the coal sector at the heart of the nation’s energy transition. As one of the main contributors to national GDP, state revenue, and employment, phasing out coal is not just an environmental milestone—it’s a socioeconomic turning point. Our latest study reveals that while most coal workers belong to the highest wage deciles, many are still vulnerable due to fixed-term contracts that limit access to social protection. The transition is projected to cause widespread job losses across upstream and downstream industries, with regions like East Kalimantan and South Sumatra likely to face the greatest impact. read more

    Special Edition Policy Paper Development Economics Class: Urban & Labor Economics: The Role of The Urban Informal Sector in India’s Economy

    Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 10 Maret 2025

    Author: Aushaaf Rafif Keane Pribadi (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    Maret 2025

    Highlights:

  • Informal sectors, specifically urban informal sector, play significant roles in the economy and employment of the people in India. 
  • The dominance of the urban informal sector in India is mainly caused by urbanization coupled with premature deindustrialization. 
  • The urban informal sector has a significant role in income generation and unemployment reduction, leading to increased livelihood for the poor. On the other side, the urban informal sector faces challenges, such as low access to credit, production technologies, formal training, and public services. 
  • However, the existence of the urban informal sector still sparks debate on whether it is desired in the economy. The urban informal sector is typically characterized by low productivity, but its vital role as the livelihood of the urban poor and its potential resilience to shocks may benefit India’s current economic condition if treated accordingly. 
  • It is acknowledged that the development of the urban formal sector can stabilize the urban informal sector through balanced transitions and increased productivity from the spillover effects.
  • However, comprehensive policies targeted specifically to the urban informal sector are needed, including facilitation of capacity building, inclusive credit access, accommodative business insurance, and formalization mechanism that is adapted to specific informal sector types. 
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Gender Economics: Womenomics: Perempuan dan Pembangunan Ekonomi di Kenya

    Ekonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajian Kamis, 27 Februari 2025

    Penulis: Navisa’tus Sa’diyah (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Februari 2025

    Highlights:

    Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga melibatkan berbagai perubahan struktur sosial, seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut proses multidimensi. Adapun salah satu tantangan proses multidimensi yaitu ketimpangan gender yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Kenya.  Perempuan di Kenya telah lama mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat patriarki sehingga lebih cenderung berada dalam kemiskinan yang kemudian secara agregat diikuti penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, peningkatan angka kemiskinan, penurunan harapan hidup, serta ketimpangan kesempatan dan akses terhadap sumber daya (seperti pendidikan dan pekerjaan).  Sektor agrikultur menjadi tulang punggung perekonomian Kenya dengan komoditas utamanya adalah tebu dan kopi. Maka dari itu, perempuan di Kenya memiliki peran yang krusial namun banyak diantara pekerjaan yang dilakukan perempuan “tidak kasat mata” dan tidak dihargai secara ekonomi, seperti pekerjaan mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, dan memasak.  Selain itu, partisipasi pekerja perempuan di sektor pertanian di Kenya memiliki kecenderungan menurun yang disebabkan oleh multifaktor sosial dan ekonomi, seperti upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Pada dasarnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Serta “

    Womenomics” read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Command Agriculture (Special Maize Programme): Kebijakan Substitusi Impor di Tengah Krisis Ketahanan Pangan di Zimbabwe

    Ekonomika AgrikulturEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 17 Februari 2025

    Penulis: Erida Wulan Sari (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Februari 2025

    Highlights:

    Pertanian, khususnya pertanian jagung, memainkan peran penting dalam perekonomian Zimbabwe. Sekitar dua pertiga penduduk Zimbabwe baik secara langsung maupun tidak langsung bekerja dan bergantung pada sektor pertanian. Saat ini Zimbabwe mengalami defisit produksi jagung dan ketahanan pangan. Ketimpangan produksi dan konsumsi jagung yang semakin melebar sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa Zimbabwe semakin rawan pangan. Tingkat kerawanan pangan yang parah menunjukkan kemungkinan besar berkurangnya asupan makanan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi yang lebih parah, termasuk kelaparan. Kondisi tingginya tingkat kerawanan pangan dan kurangnya pasokan jagung mengharuskan pemerintah Zimbabwe melakukan impor dan semakin bergantung dengan pasokan jagung dari negara lain. Hal ini mendorong pemerintah Zimbabwe memperkenalkan program

    Command Agriculture read more

    Kajian Vol. 9: Labor & Technology Economics: Apakah Artificial Intelligence akan Sepenuhnya Mensubstitusi Manusia?

    Ekonomika KetenagakerjaanEkonomika TeknologiKajian Sabtu, 30 November 2024

    Penulis:

    Raniah Salsabila, Qisha Quarina

    Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024


    Ringkasan Eksekutif

  • Kemajuan teknologi dianggap sebagai mesin kemajuan ekonomi, namun juga sebagai inovasi yang memengaruhi pengaturan pasar tenaga kerja. 
  • Kemajuan teknologi dinilai dapat mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan risiko pengangguran. Di sisi lain, kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja. 
  • Lebih lanjut, salah satu kemajuan teknologi yang paling banyak diadopsi di pasar tenaga kerja adalah Artificial Intelligence (AI). 
  • AI merupakan alat yang menggunakan metode komputasi untuk meniru kecerdasan manusia dan dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. 
  • Kemunculan AI dapat meningkatkan kecepatan dan volume pekerjaan serta meningkatkan otomatisasi proses industri sehingga dapat mengakibatkan perpindahan pekerjaan di beberapa sektor. 
  • Pada dasarnya teknologi buatan yang meniru kecerdasan manusia dibangun untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, bukan untuk menggantikan kecerdasan manusia.
  • Dari 10 (sepuluh) kebutuhan keterampilan masa depan, hanya 2 (dua) keterampilan yang berkaitan dengan teknologi, sementara sebagian besar keterampilan yang dibutuhkan di masa depan berkaitan dengan kecerdasan manusia.
  • Dalam menjaga hubungan antara manusia dan AI diperlukan peningkatan keterampilan maupun reskilling untuk mengimbangi perkembangan AI.
    • read more

    Kajian Vol. 8: Labor Economics: Paradoks Indeks Alpha dalam PP 51/2023: Sempitnya Rentang yang Berpotensi Menciptakan Lebarnya Kesenjangan

    Ekonomi PublikKajian Selasa, 17 September 2024

    Umi Farika (1), Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;

    September 2024

    Highlights:

  • Kebijakan terbaru mengenai penentuan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
  • PP No. 51 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besarnya upah minimum ditentukan oleh upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan nilai penyesuaian. Jika dibandingkan dengan regulasi pengupahan sebelumnya (PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan), pemerintah menambahkan satu variabel baru dalam komponen nilai penyesuaian, yaitu sebuah indeks dengan rentang 0,10 – 0,30 yang dikenal sebagai indeks alpha. 
  • Pada dasarnya upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dengan jenis pekerjaan tertentu (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di sektor pertanian, dan pekerja bebas di sektor non pertanian). Sedangkan pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar bukan merupakan subyek yang diregulasi oleh upah minimum. 
  • Setelah kebijakan pengupahan terbaru disahkan, sejumlah respon muncul dari para pihak yang terdampak kebijakan, khususnya bagi kelompok buruh yang dikabarkan tidak puas dengan penentuan upah dari formula baru karena tidak sesuai dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup, tidak sejalan dengan klaim negara berpendapatan menengah yang ditetapkan oleh World Bank, sertai indeks alpha yang dinilai tidak berdasar.
  • Adapun perhitungan indeks alpha diperoleh dari kajian empiris yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan tim akademisi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI).
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Labor & Population Economics: Menjembatani Peran Perempuan dalam Perekonomian Jepang untuk Mengatasi Fenomena Ageing Population

    Ekonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 9 September 2024

    Penulis: Pragya Anastasia Meijile Purba (1)
    Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2024

    Highlights:

  • Sejak awal tahun 2000, populasi lansia di Jepang telah melampaui populasi usia muda dan terus mengalami peningkatan. Artinya, saat ini Jepang menghadapi permasalahan ageing population yang berpotensi mengancam produktivitas ekonomi Jepang.
  • Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Jepang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, namun rasio ketergantungan (dependency ratio) terhadap populasi pekerja (usia 15-64) juga terus meningkat hingga mencapai puncaknya (71,1%) pada tahun 2022.
  • Maka dari itu, regenerasi yang stabil menjadi variabel penting untuk menjaga jumlah populasi pekerja tetap stabil untuk menjamin keberlangsungan kemakmuran ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. 
  • Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi indikator yang signifikan. Melihat kondisi tenaga kerja Jepang saat ini, perempuan dibutuhkan untuk mengisi pasar tenaga kerja karena kekurangan tenaga kerja akibat tren penurunan populasi usia kerja di Jepang.
    • read more