Ekonomika Ketenagakerjaan

Arsip:

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Labor & Population Economics: Menjembatani Peran Perempuan dalam Perekonomian Jepang untuk Mengatasi Fenomena Ageing Population

Ekonomika Kependudukan Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Senin, 9 September 2024

Penulis: Pragya Anastasia Meijile Purba (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

September 2024

Highlights:

Sejak awal tahun 2000, populasi lansia di Jepang telah melampaui populasi usia muda dan terus mengalami peningkatan. Artinya, saat ini Jepang menghadapi permasalahan ageing population yang berpotensi mengancam produktivitas ekonomi Jepang.

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Jepang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, namun rasio ketergantungan (dependency ratio) terhadap populasi pekerja (usia 15-64) juga terus meningkat hingga mencapai puncaknya (71,1%) pada tahun 2022.

Maka dari itu, regenerasi yang stabil menjadi variabel penting untuk menjaga jumlah populasi pekerja tetap stabil untuk menjamin keberlangsungan kemakmuran ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi indikator yang signifikan. Melihat kondisi tenaga kerja Jepang saat ini, perempuan dibutuhkan untuk mengisi pasar tenaga kerja karena kekurangan tenaga kerja akibat tren penurunan populasi usia kerja di Jepang.

Kajian Vol. 6: Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Selasa, 18 Juni 2024

Vika Septi Rahmawati, Raniah Salsabila, Qisha Quarina, Muhammad Putra

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Juni 2024

Highlights:

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain dilihat dari penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara.

Selain itu, pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan individu pekerja migran sendiri.

Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperole tenaga kerja, di mana bekerja di lar negeri dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia.

Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan, berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.

Namun demikian, PM masih mengalami banyak permasalahan seperti kondisi kerja yang buruk, permasalahan administrasi, kurangnya pelatihan keterampilan, dan minimnya kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran.

Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PM perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah.

Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.

Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.

Kajian Vol. 5: Labor & Public Economics: Mengulas Program Tapera, Apakah Solusi yang Tepat?

Ekonomi Publik Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Jumat, 31 Mei 2024

Raniah Salsabila (1), Qisha Quarina (1), Ridho Saputra (2)

(1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

(2) Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Mei 2024

Highlights:

Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, dengan besar iuran simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya.

Pengesahan PP Tapera menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.

Di satu sisi, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam hal pembiayaan perumahan; namun demikian, program ini dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.

Sementara itu, akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja, melainkan juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang.

Skema manfaat dari program Tapera juga dirasa kurang transparan dan cenderung mengabaikan pekerja berpendapatan menengah.

Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik; selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala, terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah guna menghindari adanya mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran, dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi MBR dalam mengakses perumahan layak huni.

Kajian Vol. 1 Labor Economics: Jamsosnaker yang Terlupakan? Urgensi Perluasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Kamis, 29 Februari 2024

Qisha Quarina, Raniah Salsabila

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Februari 2024

Highlights:

Diskusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja (jamsosnaker) relatif kurang populer dibandingkan isu perlindungan sosial dalam bentuk lainnya, seperti bantuan sosial (bansos). Padahal, jamsosnaker bersifat universal, terbuka bagi seluruh pekerja (tidak targeted), dan jangka panjang, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sayangnya, coverage kepesertaan program jamsosnaker masih belum universal seperti sifatnya; pada tahun 2022, peserta aktif dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) hanya sekitar 39,9% dari total pekerja formal (berdasarkan status pekerjaan) di Indonesia, sedangkan peserta aktif dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) hanya mencakup sekitar 5,19% dari total pekerja informal.

Padahal, urgensi untuk memperluas kepesertaan jamsosnaker dapat dilihat dari struktur pasar kerja dan transisi demografi yang ada di Indonesia. Di satu sisi, pasar kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal (mendekati 60% dari total pekerja), yang mana mayoritas pekerja informal memiliki karakteristik kerentanan seperti berpendidikan rendah dan memiliki pendapatan pada desil kelima atau lebih rendah. Di sisi lain, transisi demografi Indonesia akan menuju era ageing population dengan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai seperlima dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045. Namun demikian, kondisi pekerja lansia juga sangat rentan, di mana mayoritas pekerja lansia merupakan pekerja informal dan hanya sekitar 1% pekerja lansia yang saat ini sudah terlindungi oleh program jamsosnaker.

Beberapa diskusi alternatif kebijakan telah bergulir, salah satunya inisiatif program penerima bantuan iuran jamsosnaker (PBI-Jamsosnaker), namun hingga kajian ini diturunkan masih belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian PBI pada program jamsosnaker.

Tanpa adanya skema program jamsosnaker yang memadai saat usia produktif, pekerja informal akan semakin rentan ketika memasuki usia tua atau pensiun. Minimnya cakupan jaminan sosial bagi kelompok pekerja lansia akan menjadi beban bagi generasi muda di masa mendatang dan juga bagi keberlanjutan fiskal di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan jamsosnaker bagi pekerja informal, khususnya pada program jaminan hari tua dan pensiun bagi kelompok pekerja informal rentan, dan lansia.

Kajian Vol. 5 Environmental Economics: Analisis Korelasi Antara Polusi Udara dan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Selasa, 28 November 2023

Ditulis oleh:

Azzahra Safira Romadhina, Ghozi Naufal Ali, Ester Dwi Sabtu, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

November 2023

Highlights:

Polusi udara merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian secara global.

Di Indonesia sendiri, polusi udara mengalami tren yang fluktuatif sepanjang 2010-2019, yang disebabkan beberapa faktor seperti peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas ekonomi, dan terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia.

Di sisi lain, produktivitas pekerja Indonesia menunjukkan tren yang positif sepanjang 2010-2019.

Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat polusi udara dan produktivitas pekerja di Indonesia pada periode 2010-2019.

Perkembangan pembangunan ekonomi dan hipotesis Environmental Kuznet Curve (EKC) menjadi salah satu penjelasan mengenai hubungan positif tersebut dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia.

Kajian Vol. 1: Menilik Isu dan Urgensi Kesehatan Mental Pekerja Indonesia

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Senin, 13 Maret 2023

Ditulis Oleh:

Naufal Mohamad Firdausyan, Ahmad Taqiyuddin, Akmal Shalahuddin, Qisha Quarina
Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Maret 2023

Ringkasan

Isu kesehatan mental pekerja patut mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan dampak negatif yang dapat ditimbulkan tidak hanya bagi penurunan produktivitas pekerja itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi perekonomian secara makro.
Hasil olah data SUSENAS periode Maret 2018-2020 mengindikasikan adanya penurunan persentase gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pekerja, baik secara agregat maupun menurut jenis kelamin dan kohor kelahiran.
Kajian ini menemukan perbedaan prevalensi gangguan kesehatan mental yang cukup signifikan berdasarkan generasi, dimana generasi baby boomers memiliki prevalensi gangguan kesehatan mental yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi muda, yaitu gen- Y/Milenial dan gen-Z.
Peranan dan kolaborasi berbagai pihak baik dari pemerintah, pemberi kerja, maupun masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah, meminimalisasi, dan mengatasi permasalahan gangguan kesehatan mental pekerja di Indonesia.

Isu Kesehatan Mental Pekerja: Apa dan Kenapa?

Kesehatan mental menjadi isu yang hangat diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini dan tidak kalah pentingnya dengan isu pengangguran yang masih tinggi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada tahun 2012 memperkirakan sekitar 20 persen orang dewasa usia kerja memiliki masalah kesehatan mental. Sementara itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017, pekerja industri kecil dan menengah yang mengalami depresi dan insomnia masing-masing sebanyak 60,6 dan 57,6 persen. Lebih lanjut, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2018 menunjukkan prevalensi depresi bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD, Pegawai swasta, Wiraswasta, Petani/buruh tani, Nelayan, dan Buruh/sopir/pembantu ruta berturut-turut sebesar 2,4, 4,3, 5,1, 5,5, 6,9, dan 5,8 persen. Sementara itu, prevalensi gangguan mental emosional bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD, Pegawai swasta, Wiraswasta, Petani/buruh tani, Nelayan, dan Buruh/sopir/pembantu ruta berturut-turut sebesar 3,9, 6,3, 7,0, 9,7, 10,8, dan 9,7 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa masalah kesehatan mental di tempat kerja masih cukup diabaikan oleh beberapa perusahaan di Indonesia (Memish dkk., 2017). read more

1 2