Arsip:

Ekonomi Publik

EVENT RECAP – Workshop Policy Paper #1

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanWorkshop Series Rabu, 14 Mei 2025

On May 2nd, 2025, we successfully held the first session of our Policy Paper Writing Workshop series, led by Ardina Hasanbasri. The workshop focused on the key aspects of crafting effective policy reports, emphasizing the importance of structuring reports that are clear, concise, and accessible to diverse audiences, including both the public and private sectors.

Participants were also introduced to the essential components of a well-crafted executive summary—one that presents the main recommendations in a direct and actionable manner. We would like to thank all the participants for their valuable contributions and engagement. We look forward to continuing this journey in future sessions. read more

EVENT RECAP – Micro-Economica Talks (MET) #1

Ekonomi PublikEkonomika AgrikulturEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanMicro-Economica Talks Selasa, 13 Mei 2025

[EVENT RECAP – MET Series #1]
The Center for Microeconomics Research and Dashboard successfully launched the first session of the Micro-Economica Talks (MET) Series, carrying the theme: “Just Transition & Climate Change: The Role of Social Protection and Impacts on Workers.”

Held over two insightful days: Wednesday, 19 March 2025 and Thursday, 20 March 2025. This event brought together students, researchers, and practitioners to critically explore the intersection of energy transition, climate policy, and social protection. read more

Monthly Issue Vol.2: Just Energy Transition in Indonesia’s Coal Sector

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika TeknologiKajianMonthly Issue Kamis, 8 Mei 2025

Author: Ahmad Zufar Robbani, Raniah Salsabila, Qisha Quarina

May 2025

Indonesia’s commitment to achieving net-zero emissions by 2060 or earlier places the coal sector at the heart of the nation’s energy transition. As one of the main contributors to national GDP, state revenue, and employment, phasing out coal is not just an environmental milestone—it’s a socioeconomic turning point. Our latest study reveals that while most coal workers belong to the highest wage deciles, many are still vulnerable due to fixed-term contracts that limit access to social protection. The transition is projected to cause widespread job losses across upstream and downstream industries, with regions like East Kalimantan and South Sumatra likely to face the greatest impact. read more

Rilis Booklet BISSA

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanPublikasi Rabu, 30 April 2025

As a result of collaboration between Microeconomics Dashboard and Spatial Research in Regional & Sustainable Economics (Sparse) Working Group under the Faculty of Economics and Business UGM, BISSA! published a booklet entitled “Mengelola Sampah dengan Baik untuk Menciptakan Lingkungan yang Berkelanjutan”.

Our booklet is now officially copyrighted and available for access on the Microeconomics Dashboard website!

This booklet was proudly created by the Community Service Team BISSA!, focusing on sustainable waste management practices in general. Through this initiative, we aim to raise awareness and encourage better waste practices that benefit both the community and the environment. read more

Special Edition Policy Paper Development Economics Class: Urban & Labor Economics: The Role of The Urban Informal Sector in India’s Economy

Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Senin, 10 Maret 2025

Author: Aushaaf Rafif Keane Pribadi (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

Maret 2025

Highlights:

  • Informal sectors, specifically urban informal sector, play significant roles in the economy and employment of the people in India. 
  • The dominance of the urban informal sector in India is mainly caused by urbanization coupled with premature deindustrialization. 
  • The urban informal sector has a significant role in income generation and unemployment reduction, leading to increased livelihood for the poor. On the other side, the urban informal sector faces challenges, such as low access to credit, production technologies, formal training, and public services. 
  • However, the existence of the urban informal sector still sparks debate on whether it is desired in the economy. The urban informal sector is typically characterized by low productivity, but its vital role as the livelihood of the urban poor and its potential resilience to shocks may benefit India’s current economic condition if treated accordingly. 
  • It is acknowledged that the development of the urban formal sector can stabilize the urban informal sector through balanced transitions and increased productivity from the spillover effects.
  • However, comprehensive policies targeted specifically to the urban informal sector are needed, including facilitation of capacity building, inclusive credit access, accommodative business insurance, and formalization mechanism that is adapted to specific informal sector types. 
    • read more

    Monthly Issue Vol.1: The Implementation of 8 Quick Win Programs

    Ekonomi PublikEkonomika AgrikulturEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanEkonomika TeknologiMonthly IssuePublikasi Jumat, 7 Maret 2025

    Author: Raniah Salsabila, Fitra Anas, Qisha Quarina

    Maret 2025

    Indonesia is pushing forward with its bold 8 Quick Win Programs, aimed at transforming public welfare through critical initiatives like Free Nutritious Meals (MBG), Free Health Check-ups, and Agricultural Land Productivity Enhancement. These programs target malnutrition, healthcare accessibility, and food security, focusing on empowering vulnerable communities across the nation.

    How can these initiatives reshape Indonesia’s future by tackling poverty, stunting, and inequality? Dive into the full report to understand how strategic investments in health, education, and agriculture are driving a more resilient and sustainable Indonesia. read more

    Kajian Vol. 8: Labor Economics: Paradoks Indeks Alpha dalam PP 51/2023: Sempitnya Rentang yang Berpotensi Menciptakan Lebarnya Kesenjangan

    Ekonomi PublikKajian Selasa, 17 September 2024

    Umi Farika (1), Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

    (1) Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;

    September 2024

    Highlights:

  • Kebijakan terbaru mengenai penentuan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
  • PP No. 51 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besarnya upah minimum ditentukan oleh upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan nilai penyesuaian. Jika dibandingkan dengan regulasi pengupahan sebelumnya (PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan), pemerintah menambahkan satu variabel baru dalam komponen nilai penyesuaian, yaitu sebuah indeks dengan rentang 0,10 – 0,30 yang dikenal sebagai indeks alpha. 
  • Pada dasarnya upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dengan jenis pekerjaan tertentu (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di sektor pertanian, dan pekerja bebas di sektor non pertanian). Sedangkan pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar bukan merupakan subyek yang diregulasi oleh upah minimum. 
  • Setelah kebijakan pengupahan terbaru disahkan, sejumlah respon muncul dari para pihak yang terdampak kebijakan, khususnya bagi kelompok buruh yang dikabarkan tidak puas dengan penentuan upah dari formula baru karena tidak sesuai dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup, tidak sejalan dengan klaim negara berpendapatan menengah yang ditetapkan oleh World Bank, sertai indeks alpha yang dinilai tidak berdasar.
  • Adapun perhitungan indeks alpha diperoleh dari kajian empiris yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan tim akademisi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI).
    • read more

    Kajian Vol.7 : Education & Public Economics : Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika PendidikanKajian Jumat, 2 Agustus 2024

    Raniah Salsabila (1), Aisyah Noor Rahmi (2), Qisha Quarina (3)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    Agustus 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
  • Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
  • Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT. 
  • Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 
  • Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.
    • read more

    Kajian Vol. 5: Labor & Public Economics: Mengulas Program Tapera, Apakah Solusi yang Tepat?

    Ekonomi PublikEkonomika KetenagakerjaanKajian Jumat, 31 Mei 2024

    Raniah Salsabila (1), Qisha Quarina (1), Ridho Saputra (2)

    (1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

    (2) Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

    Mei 2024

    Highlights:

  • Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
  • Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  • Kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, dengan besar iuran simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya.
  • Pengesahan PP Tapera menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.
  • Di satu sisi, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam hal pembiayaan perumahan; namun demikian, program ini dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.
  • Sementara itu, akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja, melainkan juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang. 
  • Skema manfaat dari program Tapera juga dirasa kurang transparan dan cenderung mengabaikan pekerja berpendapatan menengah. 
  • Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik; selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala, terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah guna menghindari adanya mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran, dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi MBR dalam mengakses perumahan layak huni.
    • read more