Arsip:

Ekonomika Pernikahan

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Kelahiran di Tengah Krisis Populasi Korea Selatan

Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KetenagakerjaanEkonomika PendidikanEkonomika PernikahanPublikasi Senin, 15 Desember 2025

Penulis: Aisha Sadrina R (1)
Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Desember 2025

Highlights:

  • Korea Selatan menghadapi salah satu proses penuaan penduduk tercepat di dunia, ditandai dengan melonjaknya rasio ketergantungan lansia dari 6 persen pada 1975 menjadi 25 persen pada 2023.
  • Fenomena ini terjadi seiring penurunan drastis angka fertilitas, yang pada 2022 mencapai 0,78, terendah di dunia dan jauh di bawah tingkat penggantian populasi. Penuaan populasi membawa konsekuensi luas: menurunnya kapasitas tenaga kerja produktif, meningkatnya risiko kemiskinan lansia, melonjaknya kebutuhan layanan kesehatan, serta beban fiskal yang semakin berat bagi negara.
  • Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan pro-natalis sejak 2006, dengan paket dukungan finansial, perluasan layanan penitipan anak, cuti orang tua, fleksibilitas kerja, serta subsidi pendidikan dan perumahan.
  • Meski demikian, kebijakan ini hanya memberi dampak sementara terhadap peningkatan angka kelahiran, karena faktor struktural seperti tingginya biaya pengasuhan, ketidakpastian pekerjaan, ketimpangan gender, serta persaingan pendidikan dan pasar kerja tetap menjadi hambatan utama.
  • Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia masih berada pada tahap awal penuaan populasi dengan tingkat fertilitas yang lebih tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan. Tantangan utama Indonesia saat ini bukanlah krisis kelahiran, melainkan bagaimana mengelola bonus demografi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kebijakan insentif kelahiran seperti di Korea Selatan belum menjadi kebutuhan mendesak, sementara prioritas kebijakan lebih relevan diarahkan pada pembangunan manusia dan penguatan kesejahteraan sosial.
    • read more

    Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Efektivitas Kebijakan Kependudukan: Perbandingan Kebijakan Pro-Natalitas di Singapura dan Program Keluarga Berencana di Indonesia

    Ekonomi PublikEkonomika KependudukanEkonomika KesehatanEkonomika PendidikanEkonomika PernikahanKajian Minggu, 28 September 2025

    Penulis: Nadja Madamungga (1)
    Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

    (1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
    (2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

    September 2025

    Highlights:

  • Kajian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya angka kelahiran dan tingkat fertilitas total (TFR) di Singapura serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pro-natalitas yang diterapkan. Selain itu, kajian ini membandingkan kebijakan tersebut dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.
  • Singapura menghadapi penurunan TFR yang signifikan, mencapai angka terendah sepanjang sejarah pada tahun 2023, yaitu 0,97 (Singapore Department of Statistics, 2023). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap regenerasi populasi meskipun telah diberlakukan berbagai insentif pro-natalitas.
  • Sebaliknya, Indonesia masih berfokus pada pengendalian angka kelahiran melalui program KB yang mengutamakan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga efektivitas program ini di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.
  • Regenerasi populasi menjadi variabel penting dalam menghadapi tantangan demografis, baik bagi Singapura yang berusaha meningkatkan angka kelahiran, maupun bagi Indonesia yang menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan berkelanjutan.
    • read more