Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Command Agriculture (Special Maize Programme): Kebijakan Substitusi Impor di Tengah Krisis Ketahanan Pangan di Zimbabwe

Penulis: Erida Wulan Sari (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Februari 2025

Highlights:

  • Pertanian, khususnya pertanian jagung, memainkan peran penting dalam perekonomian Zimbabwe. Sekitar dua pertiga penduduk Zimbabwe baik secara langsung maupun tidak langsung bekerja dan bergantung pada sektor pertanian.
  • Saat ini Zimbabwe mengalami defisit produksi jagung dan ketahanan pangan. Ketimpangan produksi dan konsumsi jagung yang semakin melebar sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa Zimbabwe semakin rawan pangan. Tingkat kerawanan pangan yang parah menunjukkan kemungkinan besar berkurangnya asupan makanan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi yang lebih parah, termasuk kelaparan.
  • Kondisi tingginya tingkat kerawanan pangan dan kurangnya pasokan jagung mengharuskan pemerintah Zimbabwe melakukan impor dan semakin bergantung dengan pasokan jagung dari negara lain. Hal ini mendorong pemerintah Zimbabwe memperkenalkan program Command Agriculture (CA) melalui Special Maize Programme for Import Substitution (SMPIS) pada tahun 2016 untuk mengembalikan tingkat produksi pertanian sehingga mencapai swasembada jagung nasional, mencegah kelaparan, serta mengurangi impor jagung.
  • Di sisi lain, program SMPIS memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap perekonomian negara. 
  • Maka dari itu, terdapat beberapa diskusi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi program, antara lain (1) memberikan subsidi dalam jangka panjang melalui pelatihan untuk meningkatkan skill/keterampilan, (2) diperlukan upaya ketahanan pangan berpusat pada pertanian tangguh terhadap iklim, (3) kriteria penerima manfaat program harus bersifat netral dan memprioritaskan petani yang terbukti memiliki kapasitas, serta (4) memperkuat institusi kelembagaan yang mendukung agenda transformasi pertanian.
  • read more