Arsip:

Kajian

Kajian Vol. 5: Labor & Public Economics: Mengulas Program Tapera, Apakah Solusi yang Tepat?

Ekonomi Publik Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Jumat, 31 Mei 2024

Raniah Salsabila (1), Qisha Quarina (1), Ridho Saputra (2)

(1) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

(2) Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Mei 2024

Highlights:

Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, dengan besar iuran simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya.

Pengesahan PP Tapera menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.

Di satu sisi, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam hal pembiayaan perumahan; namun demikian, program ini dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.

Sementara itu, akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja, melainkan juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang.

Skema manfaat dari program Tapera juga dirasa kurang transparan dan cenderung mengabaikan pekerja berpendapatan menengah.

Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik; selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala, terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah guna menghindari adanya mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran, dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi MBR dalam mengakses perumahan layak huni.

Kajian Vol.4 : Population Economics: Mengenal Demographic Dividend Mengulas Transisi Demografi di Indonesia, Bonus atau Bencana?

Ekonomika Kependudukan Kajian Selasa, 28 Mei 2024

Raniah Salsabila, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Mei 2024

Highlights:

Tahun 2035 diantisipasi menjadi tahun di mana Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi. Padahal pada kenyataannya, Indonesia saat ini sudah dan sedang memasuki era bonus demografi khususnya bonus demografi tahap pertama.

Lalu apa itu Bonus Demografi? Bonus demografi atau demographic dividend adalah dampak dari perubahan struktur usia penduduk suatu bangsa, khususnya dampak secara ekonomi.

Namun demikian, bonus demografi tidak terjadi secara tomatis apalagi cuma-cuma; terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar “bonus” dari struktur demografi tidak berubah menjadi “bencana” atau demographic burden.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme untuk dapat memanfaatkan demographic dividend, yaitu melalui penawaran tenaga kerja, modal manusia, dan tabungan.

Transisi demografi di Indonesia, yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, telah mengubah struktur usia penduduk serta membawa Indonesia berada dalam fase bonus demografi tahap pertama.

Hal ini ditunjukkan dari rasio ketergantungan yang berada di bawah 50% sejak tahun 2015, yang mengindikasikan bahwa struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan di Indonesia diproyeksikan akan kembali meningkat setelah tahun 2035 dan kembali berada di atas 50% pada 2045 dikarenakan era ageing population.

Pencapaian pemanfaatan demographic dividend di Indonesia terus mengalami perbaikan, khususnya pada aspek investasi modal manusia seperti peningkatan indeks pembangunan manusia dan angka partisipasi sekolah. Selain itu, proporsi tabungan terhadap PDB juga mengalami peningkatan.

Namun demikian, capaian di beberapa indikator khususnya indikator ketenagakerjaan, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, rendahnya tingkat produktivitas dan pendapatan pekerja, serta rendahnya kepemilikan tabungan dan aset lansia mash menyisakan tantangan bagi Indonesia untuk dapat memetik bonus demografi seutuhnya.

Hal ini tentunya patut menjadi prioritas pemangku kebijakan, mengingat kesempatan untuk memetik demographic dividend agar tidak berubah menjadi “bencana” atau demographic burden, khususnya pada fase window of opportunity yang diproyeksikan akan terjadi pada rentang tahun 2020-2035 untuk Indonesia, memiliki batasan waktu dan hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah bangsa Indonesia.

Kajian Vol. 3 : Sports Economics: Fenomena the Earnings of Superstars di Industri Olahraga: Studi Kasus Major League Baseball (MLB)

Ekonomika Keolahragaan Kajian Selasa, 14 Mei 2024

Dewita Nanda Prastiwi, Muhammad Putra, Raniah Salsabila, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Mei 2024

Highlights:

Disparitas upah merupakan isu yang biasa ditemui di pasar tenaga kerja karena terdapat perbedaan produktivitas, imbal balik keterampilan, kualifikasi, jam kerja, serta tingkat kesulitan pekerjaan.

Di sisi lain, terdapat fenomena superstar wage yang menunjukkan sebagian kecil pekerja di beberapa profesi memperoleh upah dengan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pekerja lainnya dalam industri yang sama sehingga tampak mendominasi profesi tersebut.

Fenomena superstar wage tidak terjadi di semua profesi pekerjaan. Tenaga kerja bidang penyedia layanan medis, hiburan, dan olahraga merupakan contoh profesi ditemukan fenomena superstar wage.

Atlet merupakan salah satu contoh profesi ditemukan fenomena superstar. Atlet yang akan dibahas pada kajian ini yaitu pemain baseball di Amerika Serikat (Major League Baseball/MLB).

Disparitas upah pemain MLB ditentukan oleh kualitas pemain atau skills, popularitas, dan regulasi liga. Serta status bintang yang dimiliki pemain MLB dapat meningkatkan bargaining power sehingga dapat meningkatkan upah.

Kajian Vol.2 : Educational Economics: Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

Ekonomika Pendidikan Kajian Sabtu, 30 Maret 2024

Fathan Putra Santoni, Muhammad Putra, Qisha Quarina, Raniah Salsabila

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Maret 2024

Highlights:

Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.

Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.

Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.

Kajian Vol. 1 Labor Economics: Jamsosnaker yang Terlupakan? Urgensi Perluasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Kamis, 29 Februari 2024

Qisha Quarina, Raniah Salsabila

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Februari 2024

Highlights:

Diskusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja (jamsosnaker) relatif kurang populer dibandingkan isu perlindungan sosial dalam bentuk lainnya, seperti bantuan sosial (bansos). Padahal, jamsosnaker bersifat universal, terbuka bagi seluruh pekerja (tidak targeted), dan jangka panjang, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sayangnya, coverage kepesertaan program jamsosnaker masih belum universal seperti sifatnya; pada tahun 2022, peserta aktif dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) hanya sekitar 39,9% dari total pekerja formal (berdasarkan status pekerjaan) di Indonesia, sedangkan peserta aktif dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) hanya mencakup sekitar 5,19% dari total pekerja informal.

Padahal, urgensi untuk memperluas kepesertaan jamsosnaker dapat dilihat dari struktur pasar kerja dan transisi demografi yang ada di Indonesia. Di satu sisi, pasar kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal (mendekati 60% dari total pekerja), yang mana mayoritas pekerja informal memiliki karakteristik kerentanan seperti berpendidikan rendah dan memiliki pendapatan pada desil kelima atau lebih rendah. Di sisi lain, transisi demografi Indonesia akan menuju era ageing population dengan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai seperlima dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045. Namun demikian, kondisi pekerja lansia juga sangat rentan, di mana mayoritas pekerja lansia merupakan pekerja informal dan hanya sekitar 1% pekerja lansia yang saat ini sudah terlindungi oleh program jamsosnaker.

Beberapa diskusi alternatif kebijakan telah bergulir, salah satunya inisiatif program penerima bantuan iuran jamsosnaker (PBI-Jamsosnaker), namun hingga kajian ini diturunkan masih belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian PBI pada program jamsosnaker.

Tanpa adanya skema program jamsosnaker yang memadai saat usia produktif, pekerja informal akan semakin rentan ketika memasuki usia tua atau pensiun. Minimnya cakupan jaminan sosial bagi kelompok pekerja lansia akan menjadi beban bagi generasi muda di masa mendatang dan juga bagi keberlanjutan fiskal di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan jamsosnaker bagi pekerja informal, khususnya pada program jaminan hari tua dan pensiun bagi kelompok pekerja informal rentan, dan lansia.

Kajian Vol. 6 Crime Economics: Telaah Literatur Pengaruh Desain Ruang Publik terhadap Tingkat Kriminalitas

Ekonomika Kriminalitas Kajian Selasa, 26 Desember 2023

Ester Dwi Sabtu, Ghozi Naufal Ali, Gigih Fitrianto, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

Desember 2023

Highlights:

Ruang terbuka publik merupakan komponen penting dalam struktur kota, yang merepresentasikan inklusivitas, perubahan gaya hidup, iklim politik, dan urbanisasi.

Pengelolaan ruang terbuka publik yang kurang baik, seperti kurangnya pengawasan dan desain ruang publik, dapat meningkatkan prevalensi kejahatan. Pada akhirnya ruang terbuka publik menjadi crime hotspots.

Studi mengenai crime hotspots di ruang terbuka publik perlu memperhitungkan aspek ruang, waktu, dan aktivitas masyarakat, karena ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap prevalensi kejahatan

Konsep CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) menjadi pendekatan efektif dalam mencegah kejahatan melalui desain lingkungan. CPTED menggunakan desain urban dan arsitektur serta green building untuk mengurangi tindakan kejahatan di ruang terbuka publik.

Kajian Vol. 5 Sports Economics: Kajian Olahraga Sepak Bola: Dari Olahraga Menjadi Industri

Ekonomika Keolahragaan Kajian Kamis, 30 November 2023

Aristho Refo Putra, Ester Dwi Sabtu, Tutik Pujiyanti, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

November 2023

Highlights:

Pada awalnya, sepak bola adalah sebuah olahraga yang memiliki nilai sosial, salah satunya dengan membangun kohesi sosial (social cohesion) dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

Saat ini sepak bola bukan sekadar tentang pertandingan, tetapi juga tentang pemodal yang mengubahnya menjadi sebuah bisnis melalui olahraga sepak bola.

Nilai tradisional suporter (fandom) juga telah bergeser dari yang awalnya sebagai pemberi dukungan (modes of support) menjadi suporter sebagai konsumen (fan-consumer) yang digunakan sebagai alat memaksimisasi pangsa pasar dan keuntungan.

Di Indonesia, sepak bola juga telah diarahkan menuju status industri yang formal dengan mengharuskan semua klub sepak bola yang berpartisipasi dalam kompetisi profesional untuk menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pada Liga Indonesia musim 2022/2023, potensi ekonomi berdasarkan perputaran uang dari diadakannya kompetisi tersebut mencapai 650 miliar Rupiah, yang bersumber dari pengeluaran yang dibayarkan oleh penonton seperti penjualan tiket, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, serta pembelian merchandise.

Secara umum, rata-rata penjualan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia terus mengalami peningkatan dari musim ke musim, kecuali pada masa pendemi COVID-19 yang melarang penonton untuk menonton pertandingan secara langsung di stadion.

Pada musim pertandingan 2023/2024, PSSI menerapkan kebijakan pembatasan penjualan tiket sebesar 50%, dikarenakan Indonesia sedang berada di masa pemilu dan transformasi sepak bola Indonesia pasca Tragedi Kanjuruhan tahun 2022 lalu, yang membuat sepak bola di Indonesia masih berada dalam pantauan FIFA.

Kajian Vol. 5 Environmental Economics: Analisis Korelasi Antara Polusi Udara dan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia

Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Selasa, 28 November 2023

Ditulis oleh:

Azzahra Safira Romadhina, Ghozi Naufal Ali, Ester Dwi Sabtu, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

November 2023

Highlights:

Polusi udara merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian secara global.

Di Indonesia sendiri, polusi udara mengalami tren yang fluktuatif sepanjang 2010-2019, yang disebabkan beberapa faktor seperti peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas ekonomi, dan terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia.

Di sisi lain, produktivitas pekerja Indonesia menunjukkan tren yang positif sepanjang 2010-2019.

Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat polusi udara dan produktivitas pekerja di Indonesia pada periode 2010-2019.

Perkembangan pembangunan ekonomi dan hipotesis Environmental Kuznet Curve (EKC) menjadi salah satu penjelasan mengenai hubungan positif tersebut dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia.

Kajian Vol.3: The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 2): Analisis Deskriptif Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga dan Outcome Anak Rumah Tangga Monogami dan Poligini di Indonesia

Ekonomika Kependudukan Kajian Rabu, 22 November 2023

Ditulis oleh:

Ester Dwi Sabtu, Akmal Shalahuddin, Ahmad Taqiyuddin, Fadila Amaliah, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

November 2023

Highlights:

Dalam kajian ini digunakan berbagai indikator ekonomi, sosial, dan demografi untuk melihat perbedaaan pada rumah tangga poligini dan monogami.

Tingkat pendidikan dan status kesehatan suami (ayah) dan istri (ibu) pada rumah tangga poligini ditemukan lebih rendah dibandingkan rumah tangga monogami.

Terlihat adanya fenomena assortative mating dalam memilih pasangan di kedua tipe rumah tangga.

Jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga poligini lebih tinggi dibandingkan monogami, sehingga berdampak pada alokasi sumber daya dalam rumah tangga.

Anak dari rumah tangga poligini memiliki lama tahun bersekolah yang lebih rendah dibandingkan anak dari rumah tangga monogami. Sedangkan status kesehatan anak, yang ditunjukkan dari nilai BMI, dari rumah tangga poligini juga relatif lebih buruk, khususnya untuk anak usia dewasa di atas 19 tahun.

Keterbatasan utama pada kajian ini adalah ketimpangan sampel antara rumah tangga poligini dan monogami yang cukup jauh. Studi-studi selanjutnya dapat membantu mengisi kesenjangan literatur dengan metode dan data yang lebih baik.

The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian Teoritis dan Empiris

Ekonomika Kependudukan Kajian Senin, 17 April 2023

Ditulis Oleh:

Wan Hasjim Omar Jacob Saleh, Ester Dwi Sabtu, Ahmad Taqiyuddin, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM

April 2023

Highlights:

Teori ekonomi pernikahan dikembangkan pertama kali oleh Gary Becker pada 1973.
Eksklusivitas dalam relasi pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu monogami dan poligami; dimana keduanya dipengaruhi antara lain oleh faktor budaya, agama, sosial, ekonomi, maupun demografi.
Poligami dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri; poligini merupakan rumah tangga dengan satu suami dan lebih dari satu istri, sedangkan poliandri merupakan rumah tangga dengan satu istri dan lebih dari satu suami.
Secara umum, pernikahan poligini cenderung memiliki karakteristik seperti berasal dari status sosial ekonomi yang relatif rendah dan terjadi pada wanita dengan pendidikan rendah.
Mayoritas studi empiris terdahulu menunjukkan bahwa praktik poligini berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga, istri, dan outcome anak; namun, terdapat pula beberapa penelitian yang menunjukkan dampak positif dari praktik pernikahan poligini.

© Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM. Dilarang menyebarkan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian ini untuk tujuan komersial tanpa izin dari Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM.

Pendahuluan

Diskursus mengenai eksklusivitas relasi dalam pernikahan masih terjadi. Eksklusivitas dalam relasi pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu monogami dan poligami. Pernikahan monogami dan poligami dipengaruhi antara lain oleh faktor budaya, agama, sosial, ekonomi, maupun demografi, dimana secara bersamaan akan memiliki implikasi terhadap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, fertilitas, dan child outcomes seperti pendidikan dan kesehatan anak (Kaunza et al., 2022; Rossi, 2018; Strassmann, 2017). Dalam mengkaji isu-isu monogami dan poligami, khususnya poligami, memerlukan dasar teori yang kuat karena permasalahan poligami cukup berbeda dengan monogami. Istri-istri dalam pernikahan poligami, sebagai contoh, dapat mengalami jealousy dalam hal afeksi dan sumber materi dari suami (Adam & Mburugu, 1994; Bahari et al., 2021). Untuk itu, kajian pada edisi kali ini bertujuan untuk mendiskusikan latar belakang teori the economics of marriage, khususnya teori pernikahan poligami, dan studi-studi empiris terdahulu sebagai pengantar kajian topik pernikahan lebih lanjut. read more

1 2 3

Kajian

© Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM. Dilarang menyebarkan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian ini untuk tujuan komersial tanpa izin dari Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM.

Pendahuluan

Recent Posts