SDG 1: Tanpa Kemiskinan

Arsip:

Kajian Vol.14: Agricultural Economics: The Moderation of Indonesia’s Agricultural Sector: Why Productivity and Growth Are Slowing Down?

Ekonomi Publik Ekonomika Agrikultur Ekonomika Kependudukan Ekonomika Ketenagakerjaan Ekonomika Teknologi Kajian Jumat, 2 Januari 2026

Authors:

Nawfal Aulia Luthfurrahman, Ahmad Zufar Robbani, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2025

Executive Summary

The agricultural sector in Indonesia remains a vital source of employment and food security but is growing to be typified by stagnation in productivity. Despite the improvement in agricultural value added per worker over time, the growth has been low and has been persistently lower than industry and services.

One major factor behind this stagnation is the aging structure of the agricultural workforce. A growing share of agricultural workers is above prime working age, while younger generations are steadily leaving the sector. This demographic shift limits labor productivity and slows the adoption of modern technologies and practices.

Land fragmentation and insecure tenure represent another critical bottleneck. Most agricultural holdings operate on small and fragmented plots, often without formal land ownership. These conditions increase production costs, reduce scale efficiency, restrict access to credit, and discourage long-term investment in productivity-enhancing inputs.

There is still a significant share of agricultural holdings who are still in subsistence and semi-subsistence farming where farmers produce goods that are mostly consumed in the family or they are not sold in the market. The low productivity and land underutilization is reinforced by this type of production, which restricts income production, capital accumulation, and reinvestment.

Despite policy efforts to expand access to fertilizers, irrigation, and digital technologies, technology adoption remains uneven. The small area of irrigation covered, the lack of uniformity in the use of inputs, and partial diffusion of modern tools are the reasons why the overall agricultural sector of Indonesia is not changing and slow down the process of agricultural transformation.

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Kelahiran di Tengah Krisis Populasi Korea Selatan

Ekonomi Publik Ekonomika Kependudukan Ekonomika Ketenagakerjaan Ekonomika Pendidikan Ekonomika Pernikahan Publikasi Senin, 15 Desember 2025

Penulis: Aisha Sadrina R (1)
Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Desember 2025

Highlights:

Korea Selatan menghadapi salah satu proses penuaan penduduk tercepat di dunia, ditandai dengan melonjaknya rasio ketergantungan lansia dari 6 persen pada 1975 menjadi 25 persen pada 2023.

Fenomena ini terjadi seiring penurunan drastis angka fertilitas, yang pada 2022 mencapai 0,78, terendah di dunia dan jauh di bawah tingkat penggantian populasi. Penuaan populasi membawa konsekuensi luas: menurunnya kapasitas tenaga kerja produktif, meningkatnya risiko kemiskinan lansia, melonjaknya kebutuhan layanan kesehatan, serta beban fiskal yang semakin berat bagi negara.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan pro-natalis sejak 2006, dengan paket dukungan finansial, perluasan layanan penitipan anak, cuti orang tua, fleksibilitas kerja, serta subsidi pendidikan dan perumahan.

Meski demikian, kebijakan ini hanya memberi dampak sementara terhadap peningkatan angka kelahiran, karena faktor struktural seperti tingginya biaya pengasuhan, ketidakpastian pekerjaan, ketimpangan gender, serta persaingan pendidikan dan pasar kerja tetap menjadi hambatan utama.

Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia masih berada pada tahap awal penuaan populasi dengan tingkat fertilitas yang lebih tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan. Tantangan utama Indonesia saat ini bukanlah krisis kelahiran, melainkan bagaimana mengelola bonus demografi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kebijakan insentif kelahiran seperti di Korea Selatan belum menjadi kebutuhan mendesak, sementara prioritas kebijakan lebih relevan diarahkan pada pembangunan manusia dan penguatan kesejahteraan sosial.

Monthly Issue: Elderly Trends & Challenges in Yogyakarta, the Most Ageing Region in Indonesia

Ekonomi Publik Ekonomika Kependudukan Ekonomika Kesehatan Ekonomika Ketenagakerjaan Monthly Issue Kamis, 30 Oktober 2025

Authors: Nawfal Aulia Luthfurrahman, Nadya Zahra Prasetio, Rani Destia Wahyuningsih, Qisha Quarina

October 2025

Yogyakarta stands at the forefront of Indonesia’s ageing era where over 16% of its population is now aged 60 and above.
Behind this demographic milestone lies a complex picture: many elderly live in poverty, face health vulnerabilities, and lack adequate social protection.

This issue explores how Yogyakarta’s ageing population challenges economic resilience, public health systems, and social safety nets offering crucial insights into what Indonesia’s future might look like as the nation grows older. read more

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Population Economics: Efektivitas Kebijakan Kependudukan: Perbandingan Kebijakan Pro-Natalitas di Singapura dan Program Keluarga Berencana di Indonesia

Ekonomi Publik Ekonomika Kependudukan Ekonomika Kesehatan Ekonomika Pendidikan Ekonomika Pernikahan Kajian Minggu, 28 September 2025

Penulis: Nadja Madamungga (1)
Reviewer: Jamilatuzzahro, Qisha Quarina (2), Nawfal Aulia L

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

September 2025

Highlights:

Kajian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya angka kelahiran dan tingkat fertilitas total (TFR) di Singapura serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pro-natalitas yang diterapkan. Selain itu, kajian ini membandingkan kebijakan tersebut dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Singapura menghadapi penurunan TFR yang signifikan, mencapai angka terendah sepanjang sejarah pada tahun 2023, yaitu 0,97 (Singapore Department of Statistics, 2023). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap regenerasi populasi meskipun telah diberlakukan berbagai insentif pro-natalitas.

Sebaliknya, Indonesia masih berfokus pada pengendalian angka kelahiran melalui program KB yang mengutamakan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga efektivitas program ini di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Regenerasi populasi menjadi variabel penting dalam menghadapi tantangan demografis, baik bagi Singapura yang berusaha meningkatkan angka kelahiran, maupun bagi Indonesia yang menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan berkelanjutan.

Isu Bulanan Bagian 3: Memahami Angka TPT Turun, Benarkah Pasar Kerja Indonesia Membaik?

Ekonomi Publik Ekonomika Kependudukan Ekonomika Ketenagakerjaan Monthly Issue Sabtu, 14 Juni 2025

Penulis: Qisha Quarina, Owen Alberto Liem

Juni 2025

Angka pengangguran terbuka (TPT) Indonesia turun ke 4,76% pada Februari 2025 terendah dalam beberapa tahun terakhir. Sekilas, ini tampak sebagai sinyal membaiknya pasar kerja. Namun jika ditelaah lebih dalam, jumlah penganggur justru meningkat, dan sebagian besar pekerjaan baru yang tercipta adalah pekerjaan informal yang rentan tanpa perlindungan sosial.

Analisis terbaru kami menunjukkan bahwa 59,4% pekerja Indonesia masih bekerja secara informal, tanpa kontrak kerja formal atau jaminan hukum. Bahkan di kalangan pekerja formal, mayoritas bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek (PKWT) yang tidak menjamin keberlanjutan pekerjaan atau akses penuh terhadap jaminan sosial. Cakupan jaminan sosial pun masih sangat rendah, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja tanpa perjanjian kerja. read more

Special Edition Policy Paper Development Economics Class: Urban & Labor Economics: The Role of The Urban Informal Sector in India’s Economy

Ekonomi Publik Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Senin, 10 Maret 2025

Author: Aushaaf Rafif Keane Pribadi (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

Maret 2025

Highlights:

Informal sectors, specifically urban informal sector, play significant roles in the economy and employment of the people in India.

The dominance of the urban informal sector in India is mainly caused by urbanization coupled with premature deindustrialization.

The urban informal sector has a significant role in income generation and unemployment reduction, leading to increased livelihood for the poor. On the other side, the urban informal sector faces challenges, such as low access to credit, production technologies, formal training, and public services.

However, the existence of the urban informal sector still sparks debate on whether it is desired in the economy. The urban informal sector is typically characterized by low productivity, but its vital role as the livelihood of the urban poor and its potential resilience to shocks may benefit India’s current economic condition if treated accordingly.

It is acknowledged that the development of the urban formal sector can stabilize the urban informal sector through balanced transitions and increased productivity from the spillover effects.

However, comprehensive policies targeted specifically to the urban informal sector are needed, including facilitation of capacity building, inclusive credit access, accommodative business insurance, and formalization mechanism that is adapted to specific informal sector types.

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana Gender Economics: Womenomics: Perempuan dan Pembangunan Ekonomi di Kenya

Ekonomika Kependudukan Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Kamis, 27 Februari 2025

Penulis: Navisa’tus Sa’diyah (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Februari 2025

Highlights:

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga melibatkan berbagai perubahan struktur sosial, seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut proses multidimensi. Adapun salah satu tantangan proses multidimensi yaitu ketimpangan gender yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Kenya.

Perempuan di Kenya telah lama mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat patriarki sehingga lebih cenderung berada dalam kemiskinan yang kemudian secara agregat diikuti penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, peningkatan angka kemiskinan, penurunan harapan hidup, serta ketimpangan kesempatan dan akses terhadap sumber daya (seperti pendidikan dan pekerjaan).

Sektor agrikultur menjadi tulang punggung perekonomian Kenya dengan komoditas utamanya adalah tebu dan kopi. Maka dari itu, perempuan di Kenya memiliki peran yang krusial namun banyak diantara pekerjaan yang dilakukan perempuan “tidak kasat mata” dan tidak dihargai secara ekonomi, seperti pekerjaan mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, dan memasak.

Selain itu, partisipasi pekerja perempuan di sektor pertanian di Kenya memiliki kecenderungan menurun yang disebabkan oleh multifaktor sosial dan ekonomi, seperti upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

Pada dasarnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Serta “Womenomics” (women and economy) merupakan gagasan yang menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, negara Kenya dapat menerapkan “Womenomics” untuk meningkatkan perekonomian.

Namun demikian, di Kenya terdapat tantangan seperti budaya patriarki, kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi di sektor tenaga kerja yang menjadi hambatan signifikan. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya untuk mewujudkan “Womenomics” di Kenya.

Edisi Khusus Policy Paper Kelas Ekonomika Pembangunan 1 Program Sarjana: Agricultural Economics: Command Agriculture (Special Maize Programme): Kebijakan Substitusi Impor di Tengah Krisis Ketahanan Pangan di Zimbabwe

Ekonomika Agrikultur Ekonomika Kesehatan Ekonomika Ketenagakerjaan Kajian Senin, 17 Februari 2025

Penulis: Erida Wulan Sari (1)
Reviewer: Raniah Salsabila (2), Qisha Quarina (2)

(1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
(2) Bidang Kajian Microeconomics Dashboard, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Februari 2025

Highlights:

Pertanian, khususnya pertanian jagung, memainkan peran penting dalam perekonomian Zimbabwe. Sekitar dua pertiga penduduk Zimbabwe baik secara langsung maupun tidak langsung bekerja dan bergantung pada sektor pertanian.

Saat ini Zimbabwe mengalami defisit produksi jagung dan ketahanan pangan. Ketimpangan produksi dan konsumsi jagung yang semakin melebar sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa Zimbabwe semakin rawan pangan. Tingkat kerawanan pangan yang parah menunjukkan kemungkinan besar berkurangnya asupan makanan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi yang lebih parah, termasuk kelaparan.

Kondisi tingginya tingkat kerawanan pangan dan kurangnya pasokan jagung mengharuskan pemerintah Zimbabwe melakukan impor dan semakin bergantung dengan pasokan jagung dari negara lain. Hal ini mendorong pemerintah Zimbabwe memperkenalkan program Command Agriculture (CA) melalui Special Maize Programme for Import Substitution (SMPIS) pada tahun 2016 untuk mengembalikan tingkat produksi pertanian sehingga mencapai swasembada jagung nasional, mencegah kelaparan, serta mengurangi impor jagung.

Di sisi lain, program SMPIS memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap perekonomian negara.

Maka dari itu, terdapat beberapa diskusi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi program, antara lain (1) memberikan subsidi dalam jangka panjang melalui pelatihan untuk meningkatkan skill/keterampilan, (2) diperlukan upaya ketahanan pangan berpusat pada pertanian tangguh terhadap iklim, (3) kriteria penerima manfaat program harus bersifat netral dan memprioritaskan petani yang terbukti memiliki kapasitas, serta (4) memperkuat institusi kelembagaan yang mendukung agenda transformasi pertanian.

Kajian Vol. 9: Labor & Technology Economics: Apakah Artificial Intelligence akan Sepenuhnya Mensubstitusi Manusia?

Ekonomika Ketenagakerjaan Ekonomika Teknologi Kajian Sabtu, 30 November 2024

Penulis:

Raniah Salsabila, Qisha Quarina

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024

Ringkasan Eksekutif

Kemajuan teknologi dianggap sebagai mesin kemajuan ekonomi, namun juga sebagai inovasi yang memengaruhi pengaturan pasar tenaga kerja.

Kemajuan teknologi dinilai dapat mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan risiko pengangguran. Di sisi lain, kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

Lebih lanjut, salah satu kemajuan teknologi yang paling banyak diadopsi di pasar tenaga kerja adalah Artificial Intelligence (AI).

AI merupakan alat yang menggunakan metode komputasi untuk meniru kecerdasan manusia dan dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kemunculan AI dapat meningkatkan kecepatan dan volume pekerjaan serta meningkatkan otomatisasi proses industri sehingga dapat mengakibatkan perpindahan pekerjaan di beberapa sektor.

Pada dasarnya teknologi buatan yang meniru kecerdasan manusia dibangun untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, bukan untuk menggantikan kecerdasan manusia.

Dari 10 (sepuluh) kebutuhan keterampilan masa depan, hanya 2 (dua) keterampilan yang berkaitan dengan teknologi, sementara sebagian besar keterampilan yang dibutuhkan di masa depan berkaitan dengan kecerdasan manusia.

Dalam menjaga hubungan antara manusia dan AI diperlukan peningkatan keterampilan maupun reskilling untuk mengimbangi perkembangan AI.

SDG 1: Tanpa Kemiskinan

Berita Terakhir